Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I

1. SK Ketua MA-RI No. 144 Tahun 2011 : Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2. SK Ketua MA-RI No. 076 Tahun 2009 : Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
3. SK Ketua MA-RI No. 026 Tahun 2012 : Tentang Standard Layanan peradilan
4. SK Ketua MA-RI No. 131 Tahun 2012 : Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
5. SK Ketua MA-RI No. 52 Tahun 2009 : Tentang Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I

1. SEMA No.04 Tahun 2012 : Tentang Perekaman Proses Persidangan
2. SEMA No.05 Tahun 2012 : Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi
3. SEMA No.06 Tahun 2012 : Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampau Batas Satu Tahun Secara Kolektif
4. SEMA No.07 Tahun 2009 : Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

Peraturan Mahkamah Agung R.I

1. PERMA No.2 Tahun 2012 : Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
2. PERMA No.3 Tahun 2008 : Tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.
3. PERMA No.1 Tahun 2009 : Tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan wakil Presiden.
4. PERMA No.2 Tahun 1982 : Tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1977.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I

1. SK Sekretaris MA-RI No. 008-A Tahun 2012 : Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Peraturan SEKMA No.02 Tahun 2012 : Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Undang-Undang

1. UU RI No.1 Tahun 1974 : Tentang Perkawinan
2. UU RI No.3 Tahun 2006 : Tentang Administrasi Kependudukan
3. UU RI No.7 Tahun 2011 : Tentang Mata Uang
4. UU RI No.22 Tahun 2009 : Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. UU RI No.20 Tahun 2001 : Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. UU Darurat No.12 Tahun 1951: Tentang Tindak Pidana Senjata Api / Senjata Tajam
7. UU RI No.35 Tahun 2009 : Tentang Narkotika
8. UU RI No.23 Tahun 2002 : Tentang Perlindungan Anak
9. UU RI No.23 Tahun 2004 : Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga