Biaya Perkara Perdata

Perkara perdata biaya perkara tersebut akan disebut sebagai ongkos perkara yang digunakan selama proses pemeriksaan perkara tersebut, dan dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam menetapkan ongkos perkara, dalam hal ini meja 1 kepaniteraan perdata, akan melihat berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan berapa radius tempat para pihak yang akan dipanggil. Ongkos yang telah diperhitungkan tersebut akan dibayar oleh penggugat sebagai uang muka atau panjar saat mendaftar perkara. Ongkos perkara perdata ditetapkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Selain ongkos yang dikeluarkan untuk pemanggilan pihak, juga dihitung ongkos-ongkos yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adapun rincian biaya perkara diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB NOMOR 123/KPN/SK/W2.U12/HK2.4/XI/2024 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, PERMOHONAN, PEMERKSAAN SETEMPAT, KONSTATERING/PENCOCOKAN OBJEK YANG DIEKSEKUSI, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI, BIAYA JURU BAHASA, BIAYA SUMPAH DAN BIAYA KOORDINASI DENGAN PIHAK KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B DAN PENGADILAN AGAMA KELAS II SERTA BIAYA PENGIRIMAN BERKAS HAK UJI MATERIL (HUM) KE MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

2. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI IB DAN KETUA PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI II NOMOR 01/KPN/SK/KP.04.10/II/2025 NOMOR 125/KPA.W2.A15/SK.HK2.6/II/2025
   TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, PERMOHONAN, PEMERKSAAN SETEMPAT, KONSTATERING/PENCOCOKAN OBJEK YANG DIEKSEKUSI, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI, BIAYA JURU BAHASA, BIAYA SUMPAH DAN BIAYA KOORDINASI DENGAN PIHAK KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B DAN PENGADILAN AGAMA KELAS II SERTA BIAYA PENGIRIMAN BERKAS HAK UJI MATERIL (HUM) KE MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.