Pos Layanan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

Lebih detail

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Lebih detail

CUSTOMER SERVICE ONLINE PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah membuka layanan Customer Service Online Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada masyarakat Kepulauan Nias. Scan Barcode ini untuk terhubung dengan kami !

Lebih detail

Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel

Situs Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri.

Jam Kerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan

Lebih detail

Nilai SKM dan SPAK Triwulan III Tahun 2023

Berikut Kami Lampirkan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Lebih detail

Nilai SKM dan SPAK Triwulan III Tahun 2023

PENANDATANGANAN MoU POSBAKUM TA. 2024 PN GUNUNGSITOLI

Penandatanganan MoU dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (POSBAKUMADIN KEPNIS) terkait Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Gunungsitoli T.A. 2024

Lebih detail

PENANDATANGANAN MoU POSBAKUM TA. 2024 PN GUNUNGSITOLI

Sidang Tilang Cara Baru

Lebih detail

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Lebih detail

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Gunungsitoli Menuju WBK dan WBBM

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani bersama Forkopimda Kota Gunungsitoli.

PENGANTAR ALIH TUGAS PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Lebih detail

Beranda

Perpustakaan

E-SIMPOWA

E-learning

JDIH

Info Perkara

e-Court Mahkamah Agung RI

Antrian Online

Surat Keterangan Online

Motto Pengadilan "SOKHI" (Santun, Objektive, Kredibel, Harmonis dan Inovatif)

Prosedur Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system)

Lebih lanjut

PROSEDUR BANTUAN HUKUM

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Lebih lanjut

Biaya Perkara Perdata

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Lebih lanjut

PERMOHONAN INFORMASI

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Lebih lanjut

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 4 Tahun 2019 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan

Lebih lanjut